Tupoksi

  • 17 November 2017
Tupoksi

Dinas Pendidikan dan Kebudayaan mempunyai tugas membantu Bupati melaksanakan urusan pendidikan dan kebudayaan serta tugas pembantuan yang diberikan kepada Daerah.

Dinas Pendidikan dan Kebudayaan  menyelenggarakan fungsi:

  1. Perumusan kebijakan teknis bidang Pendidikan dan Kebudayaan;
  2. Penyusunan rencana strategis bidang Pendidikan dan Kebudayaan;
  3. Pelaksanaan urusan pemerintahan dan pelayanan umum bidang Pendidikan dasar dan Pendidikan Usia Dini (PAUD), menengah, dan luar sekolah, peningkatan mutu pendidik dan tenaga kependidikan serta Kebudayaan;
  4. Pembinaan terhadap Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPT) di bidang Pendidikan dan Kebudayaan;
  5. Pembinaan, pengendalian, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan kegiatan bidang Pendidikan dan Kebudayaan;
  6. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya.

    Tupoksi Kepala Dinas

  7. Merumuskan kebijakan teknis bidang pendidikan dan Kebudayaan sebagai pedoman pelaksanaan tugas;
  8. Menyusun rencana strategis bidang pendidikan dan Kebudayaan agar diperoleh hasil kerja yang benar dan akurat;
  9. Mengarahkan pelaksanaan tugas bawahan di lingkungan Dinas, sesuai dengan tugas, tanggung jawab, permasalahan dan hambatan serta ketentuan yang berlaku untuk ketepatan dan kelancaran pelaksanaan tugas.
  10. Membina bawahan di lingkungan Dinas dengan cara mengadakan rapat/pertemuan dan bimbingan secara berkala agar diperoleh kinerja yang diharapkan.
  11. Mengarahkan pelaksanakan kebijakan di bidang Pembinaan SD sesuai petunjuk dan arah kebijakan untuk memastikan ketepatan arah capaian sesuai target yang telah ditetapkan.
  12. Mengarahkan pelaksanakan kebijakan di bidang Pendidikan SMP sesuai petunjuk dan arah kebijakan untuk memastikan ketepatan arah capaian sesuai target yang telah ditetapkan.
  13. Mengarahkan pelaksanakan kebijakan di bidang Ketenagaan sesuai petunjuk dan arah kebijakan untuk memastikan ketepatan arah capaian sesuai target yang telah ditetapkan.
  14. Mengarahkan pelaksanakan kebijakan di bidang Bidang Pembinaan PAUD dan Pendidikan Non Formal sesuai petunjuk dan arah kebijakan untuk memastikan ketepatan arah capaian sesuai target yang telah ditetapkan.
  15. Mengarahkan pelaksanakan kebijakan di bidang Kebudayaan sesuai petunjuk dan arah kebijakan untuk memastikan ketepatan arah capaian sesuai target yang telah ditetapkan.
  16. Menyiapkan dukungan teknis di bidang Pembinaan SD, sesuai pedoman dan petunjuk agar rencana dapat terlaksana dengan baik dan diperoleh kinerja yang diharapkan
  17. Menyiapkan dukungan teknis di bidang Pendidikan SMP sesuai pedoman dan petunjuk agar rencana dapat terlaksana dengan baik dan diperoleh kinerja yang diharapkan.
  18. Menyiapkan dukungan teknis di bidang Ketenagaan sesuai pedoman dan petunjuk agar rencana dapat terlaksana dengan baik dan diperoleh kinerja yang diharapkan.
  19. Menyiapkan dukungan teknis di bidang Pendidikan Luar Sekolah sesuai pedoman dan petunjuk agar rencana dapat terlaksana dengan baik dan diperoleh kinerja yang diharapkan.
  20. Menyiapkan dukungan teknis di bidang Dan Kebudayaan sesuai pedoman dan petunjuk agar rencana dapat terlaksana dengan baik dan diperoleh kinerja yang diharapkan.
  21. Pelaksanaan urusan pemerintahan dan pelayanan umum bidang Pembinaan SD, SMP, PAUD dan Pendidikan non Formal, peningkatan mutu pendidikan dan tenaga kependidikan, Dan Kebudayaan sesuai dengan ketentuan yang berlaku sebagai dasar penyusunan kebijakan Pemerintah Daerah di bidang Pendidikan Dan Kebudayaan
  22. pembinaan terhadap Unit Pelaksana Teknis Dinas di bidang  pendidikan dan Kebudayaan sesuai dengan perundang-undangan yang berlaku;
  23. Melaksanakan kegiatan penatausahaan Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan;
  24. pembinaan, pengendalian, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan kegiatan bidang pendidikan dan Kebudayaan;
  25. Melaksanakan pemantauan kegiatan pengelolaan anggaran masing-masing bagian sesuai jadual yang telah ditetapkan sebagai bahan evaluasi dan meminimalisasi kegagalan.
  26. Menganalisis pelaporan kegiatan pengelolaan anggaran masing-masing kegiatan bidang sesuai dengan peraturan yang berlaku untuk bahan evaluasi dan pertanggung jawaban pelaksanaan kegiatan.
  27. Melaksanakan pembinaan administrasi dan aparatur pada Bidang Pend. Dasar, Bidang Pend. SMP, Bidang Ketenagaan, Bidang Pembinaan PAUD dan Pendidikan Non Formal dan Bidang Kebudayaan sesuai petunjuk dan ketentuan yang berlaku untuk kelancaran pelaksanaan tugas.
  28. Melaksanakan pengawasan dan pengendalian, pemantauan dan evaluasi tugas dan program di lingkup Dinas Dikbud dengan cara membandingkan antara rencana kerja dan kegiatan, mengidentifikasi hambatan yang ada sebagai laporan dan untuk perbaikan kinerja dimasa mendatang
  29. Melaporkan pelaksanaan tugas di lingkungan Dinas Dikbud sesuai dengan prosedur dan ketentuan yang berlaku sebagai pertanggung jawaban dan bahan acuan dalam  penyusunan rencana yang akan datang.
  30. pelaksanaan tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh Bupati.
  31. Tupoksi Sekretaris

    1.

    Menyusun rencana kerja Sekretariat dan rencana kerja Dinas sesuai dengan Peraturan Bupati Lombok Timur Nomor 34 Tahun 2016 sebagai pedoman pelaksanaan tugas dan kegiatan

    2.

    Menyusunan konsep rencana strategis Dinas sesuai dengan Peraturan Bupati Lombok Timur Nomor 34 Tahun 2016 sebagai pedoman pelaksanaan tugas dan kegiatan

    3.

    Menyusun konsep kebijakan Pemerintah Daerah di bidang ketahanan pangan sesuai dengan Peraturan Bupati Lombok Timur Nomor 34 Tahun 2016 sebagai pedoman pelaksanaan tugas dan kegiatan

    4.

    Menyusun konsep kebijakan Dinas untuk pengelolaan  program, keuangan, urusan umum dan kepegawaian sesuai dengan Peraturan Bupati Lombok Timur Nomor 34 Tahun 2016 sebagai pedoman pelaksanaan tugas dan kegiatan

    5.

    Mengorganisasikan tugas dan kegiatan di lingkup Sekretariat sesuai dengan Peraturan Bupati Lombok Timur Nomor 34 Tahun 2016 untuk mewujudkan pelaksanaan tugas yang optimal

    6.

    Menyelenggaraan dan pembinaan administasi program dan keuangan serta administrasi urusan umum dan kepegawaian di lingkup Dinas sesuai dengan Peraturan Bupati Lombok Timur Nomor 34 Tahun 2016 untuk mewujudkan pelaksanaan tugas yang optimal

    7.

    Menyelenggaraan penilaian kinerja di lingkup Dinas sesuai dengan Peraturan Bupati Lombok Timur Nomor 34 Tahun 2016 untuk mewujudkan pelaksanaan tugas yang optimal

    8.

    Mengkoordinir tugas dan program di lingkup Sekretariat sesuai dengan Peraturan Bupati Lombok Timur Nomor 34 Tahun 2016 untuk mewujudkan pelaksanaan tugas yang optimal

    9.

    Menyelenggaraan pengawasan dan pengendalian, pemantauan, dan evaluasi kegiatan Sekretariat sesuai dengan Peraturan Bupati Lombok Timur Nomor 34 Tahun 2016 untuk mewujudkan pelaksanaan tugas yang optimal

    10.

    Melaporkan pelaksanaan tugas dan kegiatan di lingkup Sekretariat secara rutin dan berkala sesuai dengan Peraturan Bupati Lombok Timur Nomor 34 Tahun 2016 sebagai pertanggungjawaban pelaksanaan tugas dan kegiatan

    11.

    Melaporkan pelaksanaan tugas dan program di lingkup Dinas secara rutin dan berkala sesuai dengan Peraturan Bupati Lombok Timur Nomor 34 Tahun 2016 sebagai pertanggungjawaban pelaksanaan tugas dan kegiatan

    12.

    Melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh atasan sesuai dengan Peraturan Bupati Lombok Timur Nomor 34 Tahun 2016 untuk mewujudkan pelaksanaan tugas yang optimal

    13.

    Memberi tugas Dinas tambahan di luar tugas pokok kepada bawahan sepanjang diperlukan untuk kepentingan pelaksanaan Tupoksi;

    14.

    Memberikan penilaian kinerja di lingkup Dinas;

    15.

    Mengusulkan sarana dan prasarana yang dibutuhkan untuk kelancaran tugas dan kegiatan.

  • 17 November 2017