Keterlibatan Pemangku Kebijakan dalam Memberikan Dukungan IKM di Kabupaten Lombok Timur

  • Rabu, 13 September 2023 - 09:27:52 WIB
  • Administrator
Keterlibatan Pemangku Kebijakan dalam Memberikan Dukungan IKM di Kabupaten Lombok Timur

Workshop dukungan Implementasi Kurikulum Merdeka di Kabupaten Lombok Timur dilaksanakan di Aula Lesehan Elen Selong Lombok Timur pada hari Jumat (04/08/2023) dengan jumlah peserta yang hadir 19 (L:14/P:5), mereka terdiri dari unsur wakil rektor Universitas Hamzanwadi, Kemenag, Pengawas, Kasi Kurikulum, BGP NTB, BPMP NTB, dan tim hibah INOVASI.

Wakil Rektor 1 Universitas Hamzanwadi menyempatkan hadir dan membuka acara, dalam sambutannya Wakil Rektor 1 bapak Abdullah Muzakar menyampaikan terkait tujuan dilakukannya kegiatan ini yakni untuk melakukan koordinasi dan Kerjasama dengan pemangku kebijakan seperti BGP, BPMP, Dikbud dan Kemenag dalam bersama-sama mendukung Implementasi Kurikulum Merdeka (IKM) Literasi Dasar dan Pendidikan Inklusif yang tertuang dalam penandatangan MOU dengan Universitas Hamzanwadi, seperti komitmen yang disampaikan oleh BGP dan BPMP NTB yakni akan terus bersama dalam mendukung program-program prioritas di daerah sehingga mencapai output dan tujuan bersama dan secara penuh akan mendukung pergerakan dari program IKM.

Salah satu wujud dukungan dari BGP dan BPMP adalah siap menjadi narasumber dalam program kegiatan Pengimbasan yang melibatkan pengawas seLombok Timur yang dilaksanakan oleh tim hibah INOVASI, dalam perencanaan kegiatan pengimbasan peserta berdiskusi dan memberi masukan tentang materi-materi yang dibutuhkan dalam kegiatan pengimbasan. Beberapa materi yang dibutuhkan oleh pengawas dan guru dalam kegiatan pengimbasan adalah materi Unit 1 tentang Pondasi Pendidikan Inklusif, Unit 2 tentang Asesmen Literasi Dasar dan Identifikasi Kesulitan Fungsional Belajar Siswa, Unit 3 tentang Inklusifitas dalam Pembelajaran Berdiferensiasi, unit 6 tentang Program Pendidikan Inklusif Berbasis Data Rapor Pendidikan, Peran Pengawas yang disampaikan oleh BGP NTB, dan materi Kurikulum Merdeka yang disampaikan oleh BPMP NTB.

Dukungan oleh pemangku kebijakan diperlukan terutama dalam Pendidikan Inklusif, hanya saja tidak dipungkiri bahwa kesiapan guru harus lebih matang selaku sebagai sumber daya manusia yang langsung menangani anak-anak yang inklusif, salah satunya dengan mengikuti pelatihan dalam menambah wawasan dalam menangani anak-anak berkebutuhan khusus selain berkoordinasi dengan Pusat Layanan Disabilitas (PLD) Universitas Hamzanwadi.

  • Rabu, 13 September 2023 - 09:27:52 WIB
  • Administrator

Berita Terkait Lainnya